MANADO — pelopormedia.com — Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Kapantouw, kembali menjadi sorotan.
Sikap keras kepala dan kontroversialnya terkait pendirian Program Pendidikan Dokter Spesialis Keluarga Layanan Primer (PPDS KKLP) dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk penghambatan terhadap perkembangan institusi pendidikan tinggi ini.
Seperti yang telah diketahui, program PPDS KKLP telah resmi disahkan oleh senat universitas Unsrat dan sesuai dengan regulasi nasional yang ditetapkan melalui konsolidasi antara Kementerian Ristek Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan pada tahun 2020.
Kesepakatan ini mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/2020 serta Perkonsil No. 62/2019, yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dokter layanan primer di Indonesia.
Namun, meskipun semua persiapan dan regulasi telah dirampungkan, Dekan Kapantouw secara sepihak menolak untuk menandatangani surat rekomendasi yang diperlukan untuk mengajukan berkas ke sistem nasional.
Sikap ini memicu kekecewaan yang mendalam di kalangan dosen dan dokter yang telah lama memperjuangkan berdirinya prodi ini di FK Unsrat.
Beberapa dokter spesialis keluarga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap sikap Dekan yang dianggap tidak berdasar dan berpotensi merugikan masa depan pendidikan kedokteran di Sulawesi Utara.
“Ini bukan sekadar penolakan, ini adalah penghambatan terhadap perkembangan FK Unsrat dan institusi pendidikan tinggi secara keseluruhan.
Sikap Dekan FK ini sangat disayangkan, terutama ketika sudah ada persetujuan dari senat dan regulasi nasional,” ujar salah satu dokter SPKKLP yang tidak ingin identitasnya diungkap.
Kemarahan semakin memuncak ketika Kapantouw dikabarkan menyatakan bahwa selama ia masih menjabat sebagai dekan, prodi ini tidak akan pernah disetujui, meskipun sudah ada ketok palu dari senat universitas.
Tindakan arogansi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa FK Unsrat akan tertinggal dibandingkan dengan fakultas kedokteran lain di Indonesia yang telah berhasil membuka program serupa.
Para dosen dan dokter SPKKLP merasa kesabaran mereka mulai habis.
Beberapa di antaranya bahkan mengkhawatirkan bahwa kondisi ini bisa memicu tindakan protes yang lebih besar dan tak terkontrol terhadap Dekan Kapantouw.
“Kami masih bersabar, tapi sabar ada batasnya. Jika terus begini, bukan tidak mungkin akan ada perlawanan yang lebih keras,” ujar seorang dosen yang juga memilih untuk tetap anonim.
Kini, harapan besar disematkan pada perubahan kepemimpinan di FK Unsrat.
Lanjut jika Dekan dan Rektor tidak mengikuti kesepakatan seluruh anggota senat fakultas dan universitas.
Rektor dan dekan melanggar pakta integritas. Juga rektor dan dekan melanggar peraturan kedua kementrian mengenai pendirian prodi SPKKLP.
Kenapa Unsrat dan FK Unsrat dinakhodai oleh orang-orang pelanggar aturan dan hanya memikirkan dan mementingkan kepentingan pribadi?
Banyak pihak berharap agar Dekan Kapantouw segera digantikan oleh figur yang lebih kooperatif dan mendukung perkembangan pendidikan kedokteran, demi kemajuan bersama dan masa depan yang lebih cerah bagi FK Unsrat dan pendidikan kedokteran di Sulawesi Utara.**(IC)
