Manado — pelopormedia.com — Upaya penyidik Polda Sulawesi Utara yang selama sepekan melayani laporan dan pengaduan terkait dugaan pelanggaran di kalangan pejabat Sulawesi Utara, mendapat apresiasi dari kalangan akademisi dan aktivis di Manado.
Sejumlah pihak mendesak agar Polda Sulut memperluas penyelidikan mereka untuk menyelidiki pengelolaan dana remunerasi dan dana penelitian di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).
Desakan ini disampaikan langsung oleh Yapi Rompas, seorang akademisi senior di Unsrat.
Rompas secara khusus meminta Polda Sulut mengusut dugaan penyelewengan dalam distribusi dana remunerasi dan proyek penelitian dosen yang ditengarai terjadi secara tidak transparan dan penuh praktik kolusi.
“Ada dugaan pembagian dana remunerasi yang tebang pilih, dan praktik mafia proyek penelitian.
Ini sudah jadi rahasia umum. Polda harus bongkar dan, jika perlu, tangkap orang-orang yang terlibat,” tegas Yapi Rompas pada Sabtu (26/10/2024).
Rompas menyebutkan sejumlah pihak yang menurutnya perlu diperiksa, termasuk Rektor Unsrat Berty Sompie, Kepala Bagian Keuangan, dan Wakil Rektor II.
Ia menilai bahwa sistem pemberian remunerasi di Unsrat sudah tidak objektif lagi, dengan perbedaan mencolok antara dosen yang rajin mengajar dan yang jarang hadir.
“Periksa semua yang bertanggung jawab.
Remunerasi sudah tidak adil lagi.
Ada yang mengajar rutin, tetapi mendapat dana kecil, sedangkan yang malas mengajar bisa dapat puluhan juta,” ujar Rompas yang dikenal sebagai Dosen Golongan IV C di Unsrat.
Mendukung pernyataan Rompas, aktivis anti-korupsi Jeffrey Sorongan menyuarakan keprihatinannya terhadap dugaan praktik kolusi tersebut.
Menurut Sorongan, penyelidikan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di institusi pendidikan tinggi.
“Ini bukan hanya soal uang, tetapi tentang menjaga integritas akademik dan kepercayaan publik terhadap kampus.
Bila ada pihak yang menyalahgunakan dana tersebut, Polda Sulut harus bertindak tegas dan membawa mereka ke jalur hukum,” ujar Sorongan.
Ia berharap bahwa penyelidikan Polda Sulut bisa mengungkap adanya jaringan mafia proyek di Unsrat dan memberikan efek jera terhadap para pejabat kampus yang terlibat.
“Jika tidak diungkap, kampus akan terus berada dalam bayang-bayang praktik korupsi yang merugikan mahasiswa dan dosen yang berintegritas,” tambahnya.
Saat ini, Polda Sulut belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan pemeriksaan ini.
Namun, desakan dari berbagai pihak diharapkan dapat mendorong upaya penyelidikan yang lebih mendalam, demi memastikan transparansi dan integritas di lingkungan akademik Unsrat.
