Kondisi jalan Tolinggula-Buol dugaan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis
Sulawesi Tengah – pelopormedia.com || Ruas Jalan Tolinggula-Buol yang baru saja selesai dikerjakan dilaporkan mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Ketua LSM KIBAR DPW Sulawesi Tengah, Kamarudin Sahadu, yang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera memeriksa penyelenggara dan kontraktor pelaksana proyek tersebut.
Kamarudin menilai kinerja Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I patut dipertanyakan. Ia mengungkapkan bahwa proyek pembangunan dan preservasi jalan yang telah dimulai sejak awal tahun seharusnya memberikan dampak signifikan terhadap kualitas jalan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
“Jalan yang baru selesai dikerjakan saat ini dalam kondisi rusak. Kasihan, dana negara dirugikan akibat hasil pekerjaan yang tidak sesuai standar teknis dan kualitas jalan yang tidak memenuhi umur teknis yang seharusnya,” tegas Kamarudin.
Ia juga meminta APH segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk Satker PJN Wilayah I, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1, serta kontraktor pelaksana proyek. Menurutnya, ada dugaan kuat bahwa proyek tersebut sarat dengan praktik korupsi dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati.
Kerusakan pada ruas jalan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama pengguna jalan yang kerap melintasi wilayah tersebut. Jalan yang seharusnya memperlancar arus transportasi justru menjadi hambatan yang membahayakan keselamatan pengendara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Satker PJN Wilayah I maupun kontraktor pelaksana terkait tudingan LSM KIBAR. Publik menunggu respons dari pihak terkait dan langkah yang akan diambil oleh APH dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan ini.
Proyek pembangunan jalan dengan dana pemerintah seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sebaliknya menjadi beban akibat kerusakan yang cepat terjadi. Desakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab diharapkan dapat memberikan keadilan serta memastikan pengelolaan dana negara berjalan secara transparan dan akuntabel.**(red)
