Sulut — pelopormedia.com — Pembangunan 287 unit rumah instan sederhana sehat (RISHA) untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdampak erupsi Gunung Ruang diberitakan salah satu media mengalami beberapa kendala teknis, termasuk isu keterlambatan dan pengadaan lahan.
Namun, Kepala P2P Sulawesi I, Recky Lahope, memastikan bahwa proyek tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Lahope menjelaskan bahwa proyek relokasi ini bersifat bencana alam, sehingga Rediness Criteria atau kesiapan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam pengadaan tanah.
“Sudah diproses sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, di mana semua pihak terlibat dalam proses pengadaannya. Jadi sebenarnya sudah clear.
Kami dari P2P Sulut sementara memacu penyelesaian untuk hunian 287 unit rumah, dan untuk fasilitas umum serta fasilitas sosial dikerjakan oleh BPPW Sulut,” ungkapnya.
Meski begitu, masih ada kendala teknis yang harus diselesaikan. Lahope meminta agar masyarakat yang merasa keberatan dengan pengadaan lahan menyelesaikannya melalui jalur hukum, bukan dengan menghambat proyek di lapangan.
“Jika ada bukti kuat terkait kepemilikan lahan, silakan digugat lewat pengadilan. Jangan sampai proyek ini terhambat hanya karena pemalangan lokasi,” tegasnya.
Sementara itu, aktivis anti-korupsi Deddy Loing juga angkat bicara. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan hunian bagi masyarakat yang berhak, sehingga seharusnya tidak ada masalah terkait distribusinya.
“Kendala keterlambatan pembangunan harus dimaklumi karena proyek ini dikerjakan oleh BPPW Sulut.
Pembayarannya juga baru akan dilakukan setelah melalui audit BPKP sesuai volume pekerjaan yang telah dikerjakan,” ujar Loing.
Meskipun muncul berbagai tantangan yang masih dihadapi, pihak terkait tetap optimistis bahwa pembangunan rumah bagi pengungsi Gunung Ruang akan segera rampung dan dapat ditempati oleh masyarakat yang terdampak bencana.
“Untuk masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima rumah ini, diharapkan untuk tetap bersabar dan tidak usah kawatir karena kami mewakili pemerintah pasti akan menyelesaikan pembanguan ini sesegera mungkin,” Tutup Kabalai P2P tersebut.**(IC)
