MINAHASA — pelopormedia.com ||Proyek Revitalisasi Danau Tondano yang dikerjakan oleh PT Bina Nusantara Lestari (BNL) di Kabupaten Minahasa diprediksi tidak akan rampung tepat waktu.
Dengan nilai kontrak sebesar Rp67 miliar dari pagu anggaran Rp90 miliar lebih dan masa pengerjaan selama 257 hari, proyek ini hingga kini baru mencapai progres sekitar 10% meski sudah berjalan lebih dari empat bulan.
Pengamatan di lapangan menunjukkan keterlambatan signifikan dalam pelaksanaan proyek yang seharusnya menjadi upaya penting dalam pelestarian dan pengembangan Danau Tondano sebagai salah satu ikon pariwisata dan sumber daya alam di Sulawesi Utara.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan dan kinerja pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut.
Sejumlah pihak mengungkapkan keprihatinannya terhadap lambannya progres proyek ini. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab utama keterlambatan, di antaranya adalah masalah teknis di lapangan, kurangnya perencanaan yang matang, serta minimnya koordinasi antara pelaksana proyek dan pihak pengawas.
“Sangat disayangkan melihat progres yang begitu lambat padahal waktu terus berjalan. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek ini tidak akan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” ujar Deddy Loing, seorang pemerhati lingkungan dan pembangunan Minahasa.
Menurut Deddy, jika proyek ini tetap dipaksakan tanpa perbaikan manajemen dan percepatan kerja, kualitas hasil akhir dikhawatirkan tidak akan optimal dan bahkan bisa berdampak negatif terhadap ekosistem Danau Tondano.
Kinerja Kuasa Pengguna Anggaran BWS wilayah Sulut dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengawasi jalannya proyek juga mendapat sorotan tajam.
Pengawasan yang seharusnya memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan standar kualitas yang ditetapkan dinilai tidak berjalan efektif.
“PPK seharusnya lebih proaktif dalam mengawasi dan memastikan setiap tahap pekerjaan sesuai dengan target.
Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya, pengawasan terkesan lemah sehingga progres proyek berjalan lambat,” tambah Deddy.
Selain itu, konsultan pengawas yang bertugas memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek juga dianggap kurang maksimal dalam menjalankan perannya.
Minimnya evaluasi dan solusi terhadap kendala yang muncul di lapangan membuat proses pengerjaan semakin terhambat.
Sorotan lain tertuju pada strategi penawaran harga oleh PT BNL dalam memenangkan tender proyek ini.
Penawaran harga kontrak yang dinilai melebihi batas normal menimbulkan dugaan bahwa perusahaan terlalu berambisi tanpa mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki.
“Penawaran harga yang terlalu rendah atau tidak realistis seringkali berdampak pada kualitas pekerjaan.
Perusahaan mungkin kesulitan memenuhi standar karena keterbatasan anggaran yang mereka tetapkan sendiri,” ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dana besar yang dialokasikan untuk proyek ini tidak akan digunakan secara efektif dan efisien, sehingga berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara.
Melihat kondisi yang ada, berbagai pihak mendesak agar instansi terkait segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan ini.
Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, termasuk peninjauan ulang manajemen proyek, penguatan pengawasan, serta peningkatan koordinasi antara semua pihak yang terlibat.
“Jangan sampai proyek sebesar ini justru merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Pemerintah harus segera turun tangan untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu merevitalisasi Danau Tondano demi kesejahteraan bersama,” tutup Loing.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari PT Bina Nusantara Lestari maupun pihak PPK terkait keterlambatan dan permasalahan yang terjadi dalam proyek Revitalisasi Danau Tondano ini.**(IC)
