Manado — pelopormedia.com — Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. R. D. Kandou Manado, yang merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan di Sulawesi Utara dengan akreditasi A, kini menuai kritikan.
Pasalnya, hingga kini jabatan Direktur Utama masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang berasal dari Kementerian Kesehatan, tanpa kepastian kapan akan ada pimpinan definitif.
Kondisi ini memunculkan spekulasi di masyarakat, bahkan disebut-sebut membuat rumah sakit tersebut seperti “mati suri.”
Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P), Jonathan Mogonta, dengan tegas menyoroti ketidakjelasan ini.
Menurutnya, jabatan Direktur Utama sangat vital dalam kelancaran administrasi dan pelayanan rumah sakit.
Jika dibiarkan tanpa kepemimpinan definitif, hal ini dapat menghambat perkembangan rumah sakit yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara.
“Kita harus ingat, RSUP Kandou ini adalah rumah sakit andalan di Sulawesi Utara, terlebih lagi ini kampung halaman ibu Presiden Prabowo.
Jadi, sudah seharusnya posisi Direktur Utama diisi oleh orang yang berkompeten dan benar-benar paham situasi rumah sakit,” ujar Mogonta.
Ia juga menegaskan bahwa sejarah telah membuktikan bahwa pemimpin dari luar daerah sering kali mengalami kesulitan dalam adaptasi, sehingga perkembangan rumah sakit menjadi lambat.
Jika posisi ini diisi oleh orang yang hanya mengandalkan lobi politik tanpa prestasi nyata, maka dampaknya bisa semakin buruk.
Saat ini, ada tiga pejabat di lingkungan RSUP Kandou yang dinilai memenuhi syarat untuk menduduki kursi Direktur Utama:
1. dr. Jehezkiel Panjaitan, SH, MARS – Direktur Medik dan Keperawatan yang memiliki rekam jejak kepemimpinan dan prestasi di dunia medis, serta memiliki darah Minahasa dari garis ibu.
2. dr. Wega Sukanto, Sp. B. TKV (K) – Direktur Operasional yang meskipun baru menjabat lebih dari satu tahun, dinilai memiliki ketegasan dalam kepemimpinan.
3. Ns. Suwandi I. Luneto, S.Kep., M.Kes – Plt. Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian, yang berpengalaman panjang di bidang SDM dan memiliki rekam jejak karier yang matang.
Tak sampai disitu kritik juga muncul dari aktivis Deddy Loing terkait sistem rekrutmen yang diterapkan Menteri Kesehatan.
Menurut Loing, sistem manajemen talenta berbasis wawancara yang diterapkan saat ini berpotensi mengabaikan pengalaman dan prestasi di lapangan.
“Kalau sistemnya hanya wawancara tanpa biding, bagaimana kita bisa yakin mereka yang terpilih benar-benar mampu?
Bisa saja wawancaranya bagus, tapi kinerjanya nol besar.
Jabatan Direktur Utama itu harus diisi oleh orang yang sudah terbukti paham dengan kondisi RSUP Kandou, bukan sekadar karena koneksi politik,” tegas Loing.
Polemik mengenai siapa yang akan menjadi Direktur Utama RSUP Kandou semakin menarik perhatian publik.
Masyarakat Sulawesi Utara berharap posisi ini diberikan kepada figur yang benar-benar berkompeten dan memiliki komitmen akan kemajuan layanan kesehatan, bukan sekadar hasil lobi-lobi politik semata.
Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin kondisi rumah sakit akan semakin terpuruk, dan pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi taruhannya.**(ican)
