Manado, PeloporMedia.com— Bank SulutGo (BSG), yang semestinya menjadi kebanggaan daerah, kini justru berada di ambang krisis.
Investigasi mendalam redaksi mengungkap bahwa bank milik pemerintah daerah ini tak hanya terjerat beban keuangan yang membengkak, tapi juga diduga kuat menjadi sarang permainan politik dan ajang bagi-bagi jabatan tanpa kompetensi.
Data audit dari OJK mencatat angka memprihatinkan: rasio BOPO BSG naik dari 83,3% menjadi 85,3% — sinyal bahwa bank semakin boros dan tidak efisien. Padahal standar perbankan sehat adalah 50–75%. Artinya, biaya operasional nyaris menyedot seluruh pendapatan bunga.
Ironisnya, biaya bunga melonjak Rp 208 miliar dan biaya SDM membengkak Rp 54 miliar, namun hak pegawai justru dirampas: tunjangan anak sekolah dipotong, jaminan kesehatan hanya dibayar 75%. Di sisi lain, direksi dan komisaris tetap menikmati berbagai fasilitas VIP, kendaraan dinas mewah, hingga biaya promosi yang tidak jelas hasilnya.
Laba bersih 2024 anjlok dari Rp 250 miliar ke Rp 230 miliar. Konsekuensinya? Pemegang saham utama ikut menanggung kerugian:
- Pemprov Sulut kehilangan potensi dividen Rp 7,2 miliar
- PT Mega Corpora: rugi Rp 4,8 miliar
- Kabupaten/Kota se-Sulut dan Gorontalo: minus Rp 8,2 miliar
Pertanyaannya: siapa yang harus bertanggung jawab atas penurunan performa ini?
Penggelembungan Biaya, Potensi Korupsi
Temuan paling mencengangkan datang dari dugaan penggelembungan anggaran. Sejumlah sumber internal mengaku, biaya operasional untuk sewa mobil, akomodasi, dan kegiatan luar kota kerap kali tidak masuk akal. Salah satu audit internal menyebut potensi kerugian negara Rp 5 miliar yang harus ditanggung Direksi dan Komisaris — indikasi TGR (Tanggung Jawab Rugi) yang bisa mengarah ke proses hukum.
Ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pemborosan anggaran publik.
Politik Dinasti di Balik Komisaris?
RUPS-LB terakhir justru memperparah kekacauan. Jabatan Komisaris Utama diberikan ke Ramoy Markus Luntungan, tokoh politik dan ketua tim sukses Gubernur Sulut. Empat komisaris lainnya pun berasal dari partai politik atau pendukung kampanye.
Padahal, Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2023 tegas menyatakan bahwa posisi komisaris bank wajib diisi oleh profesional perbankan. Sayangnya, BSG justru mengabaikan aturan ini — dan OJK pun belum bersikap tegas.
Ledakan dari Gorontalo: Dana Mulai Ditarik
Kemarahan datang dari Gorontalo. Meski memiliki hampir 20% saham, tidak satu pun tokoh Gorontalo diberi posisi strategis. Akibatnya, sejumlah pemerintah daerah mulai menarik dananya dari BSG. Ini bukan sekadar protes, tapi sinyal awal “rush” atau penarikan besar-besaran yang bisa mengancam kelangsungan likuiditas bank.
Jika dibiarkan, BSG bisa bernasib seperti bank-bank daerah lain yang kolaps akibat kehilangan kepercayaan publik.
Pertanyaan untuk Rakyat dan Pemerintah
- Mengapa Direksi dan Komisaris masih dipertahankan padahal terbukti merugi dan boros?
- Kenapa Gubernur dan pemegang saham diam melihat pelanggaran POJK dan penyimpangan anggaran?
- Apakah BSG sudah berubah menjadi alat kekuasaan politik, bukan lembaga keuangan rakyat?
BSG bukan sekadar bermasalah. Ia sedang berada di ambang kehancuran sistemik. Bukan karena pasar, tapi karena keserakahan internal, politisasi jabatan, dan pembiaran struktural oleh para pemegang saham utama. Rakyat berhak tahu, dan aparat wajib bertindak.
Jika tidak segera dilakukan RUPS-Luar Biasa untuk mencopot jajaran manajemen yang gagal, serta menggandeng auditor independen dan KPK, maka kita hanya tinggal menunggu waktu — BSG bisa runtuh, dan uang rakyat akan ikut lenyap.(tim)
