Jakarta,pelopormedia.com — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan kembali meneguhkan komitmennya mewujudkan layanan publik yang bersih dan bebas penyimpangan melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi. Langkah strategis ini menjadi bagian penting dari transformasi besar Imigrasi menuju layanan PRIMA yang transparan, profesional, dan modern.
Acara yang digelar di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tersebut menghadirkan narasumber dari tiga lembaga kunci pengawas negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, serta Kementerian PANRB. Kehadiran mereka menambah bobot penguatan integritas aparatur Imigrasi sebagai garda terdepan penjaga pintu gerbang negara.
Tekankan Integritas & Tata Kelola Bersih
Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan sekadar slogan, tetapi merupakan gerakan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
“Korupsi dan gratifikasi bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan moral, integritas, dan budaya kerja. Pencegahan harus dimulai dari kesadaran individu, sistem organisasi yang kuat, serta pengawasan internal dan eksternal yang efektif,” tegas Bugie Kurniawan.
Dalam kesempatan tersebut, Bugie menjabarkan empat langkah prioritas yang terus diperkuat jajarannya:
Mencegah potensi korupsi dan penyimpangan layanan
Meningkatkan transparansi proses pelayanan
Memperkuat budaya kerja berintegritas
Menjaga kepatuhan pada prinsip pemerintahan yang bersih
Core Value PRIMA Jadi Fondasi Perubahan
Dalam kegiatan ini, seluruh pegawai kembali ditekankan untuk menerapkan nilai dasar PRIMA, yaitu:
1. Profesional
2. Responsif
3. Integritas
4. Modern
5. Akuntabel
Kelima nilai tersebut menjadi panduan perilaku dalam setiap layanan dan keputusan, sebagai standar etika aparatur Imigrasi menghadapi tantangan modern.
Transformasi Digital: Senjata Utama Tekan Peluang Penyimpangan
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menempatkan digitalisasi sebagai tulang punggung pencegahan gratifikasi.
Berbagai inovasi digital telah dan sedang diterapkan, antara lain:
Sistem antrean daring
Layanan publik berbasis digital
Pengawasan keimigrasian elektronik
Mekanisme pengendalian internal yang otomatis
Langkah ini bertujuan mempercepat layanan sekaligus mengurangi kontak langsung yang berpotensi dimanfaatkan sebagai celah gratifikasi.
“Inovasi digital kami hadirkan untuk memastikan pelayanan semakin cepat, tepat, humanis, dan bebas penyimpangan,” ujar Kepala Kantor.
Penguatan Dari Tiga Lembaga Pengawas Negara
Para narasumber dari KPK, Ombudsman, dan KemenPANRB memberikan penguatan strategis terkait:
Teknik pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik
Standar penilaian maladministrasi
Indikator utama reformasi birokrasi
Strategi pengembangan integritas aparatur
Sinergi antara Imigrasi dan lembaga-lembaga pengawas nasional ini diharapkan memperkuat mekanisme kontrol dan mutu layanan publik, khususnya pada sektor keimigrasian yang sangat dekat dengan kepentingan masyarakat luas.
Mendorong Kepercayaan Publik & Pemerintah
Kegiatan ini menunjukkan bahwa Imigrasi Jakarta Selatan tidak hanya fokus pada pelayanan administrasi, tetapi juga pada kualitas moral dan integritas lembaganya. Pendekatan ini sangat penting untuk menjawab tuntutan publik dan pemerintah terhadap penyelenggaraan layanan negara yang bersih, transparan, dan modern.
Dengan kolaborasi aktif bersama KPK, Ombudsman, dan KemenPANRB, Imigrasi Jakarta Selatan memastikan bahwa komitmen antikorupsi bukan hanya formalitas, melainkan budaya kerja yang terinternalisasi pada seluruh jajaran pegawai.
*Hans Montolalu*
