M A N A D O – Pelopormedia.com – Di era digitalisasi saat ini, yang mana keterbukaan informasi untuk publik tak bisa lagi dibatasi, dimana peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, dan mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik. Masih saja ada oknum pejabat yang menghambat jurnalis untuk mencari tahu atau mendapatkan informasi yang akan dipublikasikan ke masyarakat luas.
Seperti yang dialami beberapa jurnalis hal yang di anggap “pandang enteng” dipertunjukan oleh salah satu pejabat dilingkup vertikal kementerian PUPR,Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Sulawesi Utara oknum ER alias Edyson
Kepala BP2JK Sulawesi Utara tersebut diduga mempermainkan kegiatan jurnalis saat ingin meminta konfirmasi terkait pemberitaan yang merugikan masyarakat.pada selasa (09/05/2023)
Padahal tujuan awak media berkunjung ke kantor tersebut hanya ingin meminta konfirmasi, akan tetapi wartawan yang datang saat itu disuruh menunggu begitu saja sampai 3 jam lamanya, parahnya lagi Kepala BP2JK tidak ada jawaban sama sekali ke awak media yang datang saat itu, sehinggah terkesan menyepelekan profesi jurnalis,sehingga menjadi pertanyaan,ada apa dan mengapa ?
Mengutip perkataan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD dalam isi kutipannya ” pekerjaan jurnalis jangan diganggu. Siapa yang mengganggu jurnalis berarti dia punya kesalahan yang ingin ditutupi atau ingin menutupi kesalahan orang lain, jurnalis bukan musuh,”
Menanggapi hal ini aktivis Jeffrey Sorongan mengatakan, tingkah laku seorang pejabat kementerian yang diduga alergi terhadap wartawan merupakan preseden buruk bagi aktivitas jurnalis,terkesan tertutup akan informasi dan terindikasi menyembunyikan sesuatu sehingga dapat mempengaruhi profesionalitas kerja dan dapat dikatakan tidak memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin,jelasnya
Sorongan menambahkan seharusnya seorang pemimpin menghargai dan menghormati tugas jurnalistik karena mereka dilindungi undang undang oknum tersebut harus sadar bahwa gaji dan tunjangan yang dinikmatinya berasal dari pajak masyarakat,lagi pula itu adalah instansi publik,pelayanan publik.Informasi yang saya dapatkan kepala BP2JK setiap kali ingin ditemui selalu dihalang halangi oleh security maupun staf,sepertinya sudah di arahkan,ucap sorongan mengakhiri pembicaraan. (ican)
