MANADO — pelopormedia.com — Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (FK Unsrat) sedang dilanda isu yang mengkhawatirkan terkait dugaan korupsi yang melibatkan ketidakberesan dalam penerimaan remunerasi dan penyaluran dana UKT (Uang Kuliah Tunggal).
Sejumlah dokter yang juga merangkap sebagai dosen mengungkapkan keluhan mereka atas remunerasi yang diterima, yang disebut sangat tidak wajar dan bahkan merendahkan profesi mereka.
Menurut beberapa sumber, dokter yang mengabdikan diri sebagai dosen Kemenkes yang membantu dalam pendidikan hanya menerima Rp120.000 per semester, sebuah jumlah yang sangat tidak layak mengingat beban kerja yang mereka tanggung.
Mereka harus membagi waktu mengajar untuk tiga kelompok mahasiswa—S1, profesi dokter, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Namun, usaha keras mereka dihargai lebih rendah daripada biaya parkir di mal.
“Ini adalah pelecehan terhadap profesi, tenaga, dan manusia. Bagaimana mungkin seorang dokter spesialis dihargai lebih rendah daripada biaya toilet umum?” ungkap seorang dosen yang tidak mau disebutkan namanya.
Sementara itu, isu ketidakjelasan dalam penghitungan remunerasi juga menjadi sorotan. Dosen-dosen menyebutkan bahwa tidak ada transparansi dari pihak fakultas maupun universitas mengenai bagaimana beban kerja mereka dihitung dan mengapa mereka menerima jumlah yang begitu rendah.
Ketika hal ini dipertanyakan, jawaban yang diberikan hanya “ada kesalahan dalam pelaporan”, tanpa penjelasan lebih lanjut atau solusi yang ditawarkan.
• Kemana Larinya Dana UKT dan Remunerasi?:
Pertanyaan besar muncul tentang ke mana dana remunerasi yang seharusnya diterima dosen-dosen ini. Apakah dana tersebut masuk ke kantong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Dugaan ini diperkuat dengan perbandingan bahwa sementara dekan dan wakil dekan bisa menerima remunerasi mencapai ratusan juta, dosen yang mengajar di klinik hanya mendapat “receh”.
Situasi ini tidak hanya terjadi di Fakultas Kedokteran. Sejumlah dosen di fakultas lain di Unsrat juga mengeluhkan remunerasi yang rendah dengan beban kerja yang berat. Bahkan, ada yang tidak menerima remunerasi sama sekali. Hal ini memunculkan dugaan bahwa remunerasi dosen telah menjadi lahan basah untuk korupsi, dengan dana yang seharusnya disalurkan kepada mereka justru diselewengkan.
• Kondisi FK Unsrat yang Memprihatinkan:
Kondisi di Fakultas Kedokteran Unsrat sendiri semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan dana. Gedung-gedung tua di Malalayang tidak terurus, lampu mati, toilet kotor, dan fasilitas kuliah yang minim. Tidak ada pemeliharaan rutin, seolah-olah tidak ada dana yang tersedia untuk itu. Namun, di tengah semua itu, pimpinan fakultas malah sibuk mengadakan lomba taman, seolah-olah ingin menutupi kekurangan fasilitas dengan tanaman hias.
“Sungguh ironi. Kampus yang seharusnya menjadi pusat pendidikan dan integritas malah dinakhodai oleh pemimpin yang diduga tidak berintegritas dan tidak punya rasa malu menggerogoti hak orang lain,” tambah seorang sumber.
• Kebutuhan Akan Transparansi dan Akuntabilitas:
Kasus ini mengungkapkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di Unsrat, terutama di FK Unsrat. Mahasiswa dan dosen sama-sama menjadi korban ketidakjelasan pengelolaan dana, yang seharusnya digunakan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan dosen, namun justru hilang entah kemana.
Masyarakat akademis, khususnya alumni FK Unsrat, mendesak agar investigasi mendalam dilakukan untuk mengungkap ke mana dana-dana tersebut sebenarnya mengalir.
Unsrat sebagai institusi pendidikan tinggi seharusnya menjadi contoh dalam hal integritas dan transparansi, bukan sebaliknya, menjadi ladang subur bagi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
