MANADO — pelopormedia.com — Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (FK Unsrat) tengah diguncang isu serius terkait dugaan ketidakterbukaan dan intervensi dalam proses penerimaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Menanggapi berita tanggal 19 Agustus 2024 mengenai “sesuai edaran KPK dst …” disitu dijelaskan bahwa penerimaan PPDS secara transparant dan tim Inspektorat memberi apresiasi kepada Unsrat.
Apakah ini bukan merupakan pembohongan publik? Karena diketahui menurut sumber dari bagian bedah.
Bahwa di bagian bedah tidak dilakukan pemeriksaan sama sekali, juga bagian lain.
Pada tanggal 8 Agustus 2024, bagian bedah menerima surat panggilan 26 menit sebelum pelaksanaan pemeriksaan, sementara dosen/dokter bagian bedah pada saat itu sibuk melayani konsul pasien.
Kepala bagian meminta kepada utusan inspektorat yang bernama Bapak Iwan agar kiranya mengundang semua personil bagian bedah untuk diperiksa mengingat seluruh staf Bedah semua terlibat dalam seleksi dan pelaksanaan pendidikan PPDS di Prodi Bedah FK Unsrat.
Dan usulkan lokasi pemeriksaan dilakukan di bagian bedah karena alasan pertama dosen bedah semua terlibat dalam rapat keputusan saat penerimaan PPDS baru.
Kedua bagian bedah merasa tidak nyaman dilakukan pemeriksaan di gedung rektorat.
Karena pengalaman buruk ketika kepala bagian dan Kps Bedah dipanggil ketika rektorat intervensi mengenai hasil PPDS yg lalu dimana bedah diminta oleh rektorat untuk mengeluarkan salah satu nama calon yang lulus.
Bagian bedah diintimidasi oleh rektorat, dimana wakil rektor 1 bidang akademik melakukan perlakuan tidak sepantasnya yaitu melakukan BAP tanpa persetujuan seolah-olah bagian bedah terdakwa.
Akibat pengalaman buruk ini, maka kepala bagian bedah meminta Bpk Iwan dari inspektorat untuk datang ke bagian bedah dan melakukan pemeriksaan kepada semua dosen/dokter di bagian bedah.
Agar transparan dan akuntabel hasil pemeriksaan dan dapat diklarifikasi kepada semua dosen bagaimana kejadian sebenarnya. Bagian tidak mau hal ini ditutupi.
Demikian juga mengenai salah seorang calon lulus yang dipanggil ke rektorat dan disuruh mundur, agar jelas semua adanya intervensi rektorat.
Inspektorat menjawab keesokan harinya dengan alasan sibuk jadi slow respon.
Hingga tiba saat nya inspektorat cek out dari unsrat, Pak Iwan tidak pernah merealisasi pertemuan tersebut.
Dan yang membuat dosen dosen bagian bedah terkejut yaitu atas pernyataan inspektorat bahwa inspektorat memberi “apresiasi” terhadap proses penerimaan mahasiswa baru di Unsrat.
Mungkin ini berlaku di fakultas lain, tapi tidak termasuk di fakultas kedokteran apalagi PPDS yang sarat masalah dan intervensi rektor unsrat, dekan fakultas kedokteran dan ketua senat unsrat
Demikian juga dengan hal terjadinya di bagian jantung, minggu lalu dosen/dokter di bagian jantung dan pembuluh darah mengirim surat petisi/mosi tidak percaya terhadap kepala bagian jantung dan pembuluh darah.
Dengan masalah keterkaitan penerimaan PPDS dan kepemimpinan pada umumnya selama ini.
Namun hingga kini bagian jantung dan pembuluh darah merasa kecewa karena rektor belum menanggapi.
Kesimpulannya rektor melakukan pembiaran terhadap kasus kasus serius yang terjadi di fakultas kedokteran.
Dan pemantauan yang dilakukan inspektorat di fk unsrat? Jangan- jangan cuma jalan-jalan sembari menikmati biaya perjalanan dinas.
Bagian bedah sangat membantah menegaskan kembali, membantah apa yang disampaikan warek 1 Arthur Pinaria bahwa sudah mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Apakah tindakan “pemanggilan-pemanggilan terhadap bagian bedah ke rektorat dan memaksakan kehendak” sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Jangan melakukan pembohongan publik. Karena pemberitaan tersebut mengandung unsur pembohongan publik.
Semua bukti ada, bagian bedah siap untuk menempuh jalur hukum, bagian bedah siap untuk mengklarifikasi kembali dan melakukan konferensi pers.
Bagian bedah tetap menjunjung marwah dan menjaga integritas fakultas kedokteran Unsrat.**(IC)
