Sitaro — pelopormedia com — Menjelang Pemilihan Bupati (Pilbub) Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), calon petahana oknum ES menghadapi kritik pedas terkait ketidakmampuannya menjalankan tugas selama menjabat.
Isu ini mencuat menyusul dugaan penyaluran bantuan cadangan beras yang tidak tepat sasaran selama pandemi Covid-19, serta dugaan adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan anggaran.
Dalam laporan realisasi anggaran tahun 2020, Pemkab Sitaro mengalokasikan Rp7,75 miliar untuk belanja tak terduga, termasuk Rp331,7 juta untuk pengadaan cadangan beras bagi masyarakat terdampak pandemi.
Namun, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa bantuan tersebut justru banyak diberikan kepada kelompok yang tidak berhak, seperti ASN, TNI, Polri, dan pengusaha.
Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan yang seharusnya menargetkan masyarakat rentan, termasuk pekerja sektor informal yang paling terpukul oleh dampak ekonomi pandemi.
Temuan BPK di 24 kampung memperlihatkan bahwa 149 penerima bantuan berasal dari sektor formal.
Dinas Sosial setempat dianggap lalai karena menggunakan data lama dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa verifikasi ulang.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mengakui bahwa penyaluran dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa pengecekan mendalam, tetapi beralasan bahwa keadaan darurat saat pandemi menuntut respons cepat.
Namun, alasan tersebut dianggap tidak cukup. Kritikus menilai bahwa kesalahan ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen di bawah kepemimpinan ES
Beberapa pihak bahkan mencurigai adanya indikasi korupsi dalam penggunaan anggaran belanja tak terduga, yang seharusnya transparan dan akuntabel.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 sudah jelas mengharuskan bantuan sosial diberikan kepada kelompok miskin dan pekerja sektor informal yang terdampak langsung.
Namun, di bawah kepemimpinan ES, kebijakan tersebut tampaknya diabaikan, sehingga memunculkan pertanyaan besar tentang kemampuan dan integritasnya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menjelang pemilihan bupati, kritik terhadap ES terus memanas.Masyarakat Sitaro kini meragukan apakah calon petahana ini layak untuk terpilih kembali.
Kasus penyaluran bantuan yang salah sasaran ini dapat menjadi pukulan berat bagi ES dengan banyak pihak menilai kepemimpinannya selama masa krisis tidak adil dan tidak efektif.
Bagi sebagian besar warga, masalah ini menjadi simbol lemahnya tata kelola pemerintahan yang terjadi selama masa jabatannya.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari oknum petahana, masyarakat berharap akan ada perubahan terkait tata kelola pemerintahan kedepan bersama pemimpin baru.(**)
