Manado – pelopormedia.com || PT. Kembar Jaya Abadi, penyedia jasa pembangunan Politeknik Pariwisata (Poltepar) Manado, terancam didenda sebesar Rp96 juta per hari. Hal ini merupakan konsekuensi dari keterlambatan penyelesaian proyek yang tidak sesuai jadwal kontrak.
Berdasarkan kontrak kerja, proyek ini dijadwalkan selesai dalam waktu 180 hari kalender, terhitung sejak 5 Juli 2024. Dengan demikian, proyek seharusnya rampung pada Desember 2023. Namun, hingga kini, pembangunan belum selesai. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PT. Kembar Jaya Abadi dapat dikenakan sanksi denda sebesar seperseribu dari nilai kontrak per hari keterlambatan.
Nilai kontrak proyek ini sendiri mencapai Rp96 miliar, dengan pagu anggaran sebesar Rp116 miliar. Keterlambatan ini bukan hanya berpotensi menambah beban biaya, tetapi juga memunculkan indikasi kerugian negara.
LSM RAKO menyatakan akan terus mengawasi pelaksanaan denda agar tidak terjadi persekongkolan. Selain itu, mereka berencana melaporkan dugaan kerugian negara ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LSM RAKO juga mencurigai adanya indikasi mutu pekerjaan yang tidak sesuai standar.
“Kami akan memastikan bahwa sanksi berupa denda terhadap penyedia jasa benar-benar diterapkan, serta melaporkan ke KPK jika ditemukan potensi kerugian negara atau penyimpangan lainnya,” ujar perwakilan LSM RAKO.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT. Kembar Jaya Abadi belum memberikan tanggapan terkait keterlambatan ini. Pengawasan ketat dari berbagai pihak diharapkan mampu memastikan proyek selesai dengan mutu yang sesuai, sekaligus mencegah potensi kerugian negara lebih lanjut.**(red)
