Boalemo – pelopormedia.com ||Tokoh masyarakat Pentadu Barat, Sunandar Dako, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti secara serius dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Pentadu Barat yang sementara ini tidak ada kejelasan dari pihak APH.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, khususnya anggaran tahun 2024 yang dilihat salah satu pekerjaan yakni perahu bagan yang sampai dengan saat ini belum beroperasi dengan anggaran realisasi yang sudah 100%.
Dalam pernyataannya, Sunandar menyoroti indikasi penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan desa yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, ia mendesak Inspektorat Kabulaten Boalemo untuk segera turun tangan dan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran desa di tahun 2024.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap aparatur desa. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa,” ujar Sunandar Saat Di Wawancarai. (A.Panigoro)
