MINSEL,PELOPOR MEDIA – Anggaran dana hibah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2024 yang diserahkan pada pihak Bawaslu, diduga terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sesuai kebutuhan
Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh Pelopor media, Bawaslu Minsel pada tahun 2024 melakukan pengusulan anggaran ke Pemerintah Kabupaten sebanyak Rp. 29.809.063.500 namun jumlah yang dipenuhi hanya sebesar Rp.17.000.000.000, hal tersebut tertuang dalam surat keputusan 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang standarisasi kebutuhan pendanaan kegiatan
Dana Rp.17.000.000.000 di salurkan sebanyak tiga tahap pencairan, pada tahap I dicairkan bulan Desember 2023 senilai Rp.2.000.000.000, Tahap II Bulan Maret 2024 sebesar Rp. 10.000.000.000 dan Tahap III, Bulan Juli 2024 sebesar Rp. 5.000.000.000.
Terkait dengan pencairan dana yang ada, didapatkan ada sisa anggaran yang diduga tidak terpakai sebesar Rp.1.287.470.655 dari dana terpakai Rp.15.712.529.345
Selisih sisa anggaran dari kebutuhan yang semestinya bukanlah angka kecil, sebab harusnya jika tidak terpakai Bawaslu dapat mengebalikan kembali dana tersebut pada Pemerintah Kabupaten Minsel sebagai bentuk kejujuran pengolahan anggaran yang bersumber dari APBD
Ketua Bawaslu Eva Keintjem saat dikonfirmasi pada beberapa waktu lalu, ia mengatakan penggunaan dana hibah telah habis terpakai dan mayoritas digunakan dalam membayar honor badan Adhoc Bawaslu
Bukan hanya itu saja, Eva juga menjelaskan pada proses sengketa pilkada di MK, Bawaslu justru mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.200.000.000 lebih besar dari KPU yang mendapatkan Rp.500.000.000 disebabkan dana hibah 17 M telah habis terpakai.
Untuk itu berdasarkan temuan data sisa dana hibah Bawaslu Minsel diharapkan pihak APH baik Polres Minahasa Selatan maupun Kejaksaan Negeri Amurang dapat mengambil tindakan cepat guna menelusuri sisa anggaran yang diduga sudah habis digunakan diluar rencana kerja penggunaan dana hibah. (**)