Koleksi 19 Paket Pekerjaan  Bermasalah,PLH Kadis PUPR Cuek Saja

oleh -2022 Dilihat

Sulawesi Utara,Pelopormedia.com || Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) daerah Sulawesi Utara mengoleksi 19 paket pekerjaan yang diduga merugikan negara miliaran rupiah hal ini terbukti dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada anggaran APBD tahun 2021.

Dari 19 paket pekerjaan dinas PUPR Sulawesi Utara yang terindikasi merugikan negara sebagian besar adalah pekerjaan jalan baik pembangunan jalan baru,maupun peningkatan jalan diikuti dengan pekerjaan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) kemudian pembangunan gedung dan jembatan.

Menanggapi persoalan ini aktivis anti korupsi Ketua DPD LSM INAKOR Sulut Rolly Wenas mengatakan bahwa temuan ini menjadi dasar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk masuk lebih dalam melakukan penyelidikan memeriksa paket paket pekerjaan yang diduga memenuhi unsur adanya perbuatan/tindakan melanggar hukum yang diduga dengan sengaja mengurangi volume pekerjaan
Rolly menambahkan Undang undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 4 berbunyi ” Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana ” apalagi tidak melakukan pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang direkomendasikan BPK sudah seharusnya di lidik.
Badan Pemeriksa Keuangan bekerja untuk melindungi uang negara agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya seperti yang telah tertuang dalam perjanjian kontrak kerja agar uang negara ini tidak menguap atau terpakai untuk kepentingan pribadi.
Masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi tersebut sesuai dengan temuan BPK, disinilah tugas Aparat Penegak Hukum untuk menyelidiki unsur perbuatan atau tindakan melawan hukum yang telah terjadi sesuai dengan Undang Undang TIPIKOR tanpa pandang bulu, karena kasus seperti ini masuk dalam Delik Percobaan hingga selesai (Voltooide Poging)

Sebagai Plh kadis PUPR Deisi Paath seharusnya proaktif mencari atau memberikan solusi atau sanksi tegas secara dministratif kepada pihak PPK,PPTK atau Kontraktor namun sayangnya Plh kadis terlihat biasa biasa saja

Baca juga  Ahli Waris Cores Tampi Sompotan Perjuangkan Kepemilikan Tanah di Bitung Sejak 1965

Sehingga kami menilai kinerja serta kredibilitasnya sebagai seorang kepala dinas patut dipertanyakan karena terindikasi tidak mampu mengamankan kebijakan pimpinan.jelasnya, selasa (18/7/2023).

Pelaksana harian kepala dinas PUPR Sulawesi Utara Deisie Paath ST.saat di konfirmasi wartawan lewat pesan Whats app terkait hal ini di nomor 0821 9512 xxxx tidak memberikan jawaban.

** (ST77)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari Pelopor Media di saluran WHATSAPP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.