Aktivis Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Lanjuti Temuan BPK RI Terkait Pengadaan Peralatan di DPRD Minahasa

oleh -3210 Dilihat

Minahasa, pelopormedia.com – Aktivis terkemuka, Jeffrey Sorongan, telah meminta aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tindak lanjuti terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan provinsi Sulawesi Utara. Temuan BPK RI tersebut berkaitan dengan sembilan paket belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Minahasa, dengan nilai kontrak mencapai Rp. 936.303.633.

Menurut informasi yang diberikan oleh BPK RI, pengadaan peralatan dan mesin tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Jeffrey Sorongan, yang dikenal sebagai aktivis dan pemerhati anti korupsi menggangap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, menyuarakan keprihatinannya terhadap temuan ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak.

Baca juga  Kapolda Periksa Anak Buah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Aktivis Apresiasi Langkah Tegas Anti-Korupsi

Pengadaan peralatan dan mesin yang diduga tidak sesuai kontrak merupakan isu yang serius dalam pengelolaan anggaran publik. Langkah-langkah yang mungkin diambil oleh aparat penegak hukum termasuk penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti yang lebih konkret terkait dugaan pelanggaran kontrak dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

Selain itu, dokumen-dokumen terkait kontrak, laporan pengeluaran, dan laporan audit dari BPK RI juga akan menjadi fokus dalam penyelidikan ini. Saksi-saksi yang terlibat dalam proses pengadaan dan penggunaan anggaran akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

Penting untuk mencatat bahwa aparat penegak hukum akan berusaha menjalankan proses hukum ini sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Baca juga  Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano Resmi Mendarat ke Polda Sulut

Kasus ini menunjukkan pentingnya peran aktivis seperti Jeffrey Sorongan dalam memantau dan menyoroti potensi penyalahgunaan dana publik. Semua pihak diharapkan untuk mendukung proses tindak lanjut ini agar dapat memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan informasi lebih lanjut seiring berjalannya waktu.**(ican)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari Pelopor Media di saluran WHATSAPP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.