JAKARTA,- Pelopormedia.com ||Mewakili masyarakat Papua yang memperjuangkan hak atas kepemilikan tanah dan lahan di wilayah Kota Jayapura. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam LSM Pijar Keadilan Demokrasi menggelar unjuk rasa di Kementerian BPN-ATR, Jakarta, Senin (26/2/2023).
Aksi unjuk rasa yang dilakukan ini menuntut agar Menteri ATR-BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membersihkan para mafia tanah yang selama ini telah membuat masyarakat Kota Jayapura-Papua sulit untuk proses penerbitan Sertifikat dan mendapatkan sertifikat kepemilikan lahan.
Dalam aksinya, LSM Pijar Keadilan Demokrasi juga menagih komitmen menteri AHY yang baru dilantik oleh Presiden Jokowi yang ingin menggebuk para mafia tanah. Bahkan, lembaga swadaya masyarakat ini menuding para mafia tanah ada di dalam lingkaran kementerian itu sendiri.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Papua bukan baru kali ini saja, tapi sudah enam kali sejak Tahun 2007. Hal itu disampaikan Wakil Ketua LSM Pijar Keadilan Demokrasi, Rizal Muin kepada awak media di sela-sela aksi unjuk rasa.
“Tuntutan kami sudah berulang kali, ini yang sudah 6 kali kami datang ke sini melakukan menyampaikan aspirasi. agar ada kesadaran dari pihak kementerian agraria (ATR/BPN) untuk bisa menerbitkan sertifikat kami yang telah kami ajukan sejak tahun 2007 di BPN Kota Jayapura,” jelasnya.
Selama hampir 17 tahun mengajukan dan melakukan proses penerbitan sertifikat kepemilikan lahan, namun hingga hari ini tidak tertuntaskan.
“Sampai hari tidak tertuntaskan karena ada mafia, ada mafia tanah yang ada di kementerian ATR/BPN yang sudah berjejaring. Sejak jamannya pak Sofyan Djalil hingga pak Hadi Tjahjanto,” ungkap Rizal Muin.
Untuk itu kedatangannya yang kesekian kali ini bisa berbuah hasil dan dapat direalisasikan oleh Menteri ATR/BPN yang baru dilantik. Menteri ATR/BPN, AHY mampu menggebuk para mafia tanah khsususnya mafia tanah atas lahan di Papua.
“Semoga, makanya kita sampaikan sama pak AHY yang baru saja dilantik oleh pak presiden Jokowi beliau juga menyampaikan bahwa akan menggebuk mafia tanah. Kita berharap ya kerja-kerja yang 100 hari ini ada upaya yang optimal dilakukan,” harapnya.
Menyinggung keseriusan kementerian ATR/BPN membersihkan para mafia tanah di Indonesia, dirinya berharap kedatangan masyarakat Papua dengan aksi unjuk rasa ini bisa memberikan gambaran yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat.
“Tidak usahlah turun-turun ke masyarakat, tanya keluhan-keluhan masyarakat. Ini kami rakyat yang datang ini, ongkos jauh-jauh dari Papua ke sini,” ujar Rizal.
Terkait keberadaan mafia tanah di Indonesia, LSM Pijar Demokrasi Keadilan meminta agar Menteri ATR/BPN terlebih dahulu bersih-bersih terhadap oknum pejabat di kementerian yang berperilaku sebagai mafia tanah.
“Yang mau kita sampaikan sampai hari ini, bahwa banyak mafia tidak usahlah cari mafia di pihak swasta maupun di pihak-pihak lain. Mafianya ada di sini (sambil menunjuk gedung kementerian ATR/BPN) di lingkaran menteri, eselon 1 menteri dan tenaga ahli utama menteri,” singgung Rizal.
Dari aksi ini, mewakili masyarakat di Papua yang tergabung dalam LSM Pijar Demokrasi Keadilan meminta agar Menteri ATR/BPN yang baru bisa menyelesaikan apa yang menjadi hak rakyat. Seperti apa yang dikatakan presiden Jokowi dan Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanudin.
“Tolong diselesaikan berikan kepastian hukum terhadap apa yang menjadi hak rakyat. Jangan melindungi para mafia ini mereka ini kan melindungi para mafia yang ada di Kementerian. Berkolaborasi melakukan kejahatan yang terstruktur sistematis dan masif seperti itu,” pintanya.
Pewarta Hans Montolalu
