BITUNG — pelopormedia.com — Fraksi Nasdem DPRD Kota Bitung berhasil memboikot pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.
Langkah ini menimbulkan polemik di kalangan ASN dan masyarakat, karena dampak langsung dari penundaan tersebut adalah tertundanya penerimaan gaji serta tunjangan bagi ASN selama beberapa bulan ke depan.
Menurut sumber dari ASN, strategi yang digunakan Fraksi Nasdem melibatkan personel dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan beberapa ASN yang ditugaskan memperlambat proses pencetakan buku rancangan APBD Perubahan.
Akibatnya, dokumen APBD baru selesai pada Senin, 30 September 2024, dan diserahkan kepada DPRD pukul 12 siang, melampaui batas waktu yang ditetapkan.
“Prosesnya terstruktur dengan rapi, mulai dari TPAD hingga ASN yang mencetak dokumen diperintahkan untuk bekerja lambat.
Pada akhirnya, Fraksi Nasdem menolak semua pembahasan,” ujar salah satu ASN yang kecewa dengan sikap Fraksi Nasdem.
Akibat dari penolakan pembahasan ini, banyak pihak yang dirugikan, terutama ASN yang tunjangan dan gajinya akan tertunda.
“Ini akan berdampak buruk bagi banyak ASN, yang pada akhirnya akan beralih ke koperasi untuk memenuhi kebutuhan mereka,” kata seorang ASN di Sekretariat DPRD Bitung.
Jeffrey Sorongan, seorang aktivis PAMI Perjuangan, menilai tindakan Fraksi Nasdem sebagai bagian dari strategi politik menjelang Pilkada 2024.
Sorongan menyebutkan, kasus serupa pernah terjadi di Pemkot Manado pada 2020, di mana kepentingan politik lebih diutamakan daripada kepentingan publik.
“Ini adalah taktik politik partai, di mana Fraksi dikendalikan oleh kepentingan politik yang lebih besar.
Publik Bitung seharusnya bisa melihat siapa yang pro-rakyat dan siapa yang hanya memanfaatkan momen politik untuk kepentingan partainya,” jelas Sorongan.
Sorongan menambahkan bahwa pembahasan APBD Perubahan seharusnya menjadi momen penting bagi setiap fraksi, termasuk Nasdem, untuk mengkritisi dan meneliti program-program yang diajukan eksekutif, bukan dengan menolak pembahasan sama sekali.
“Kalau ada program yang tidak rasional atau berbau kepentingan pribadi, silakan kritik habis-habisan, tetapi bukan dengan cara seperti ini,” tegasnya.
Menurutnya, langkah Fraksi Nasdem ini akan menjadi bumerang bagi partai tersebut pada Pilkada mendatang.
“Pada akhirnya, publik yang akan menghukum mereka di kotak suara Pemilu,” pungkas Sorongan.
Penolakan pembahasan APBD Perubahan ini dinilai sebagai keputusan politik yang berisiko, karena selain ASN yang dirugikan, masyarakat juga terancam tidak mendapatkan manfaat dari program-program yang tertunda akibat ketidakjelasan anggaran.**(red)
