Akademisi Mendukung Kebijakan Kapolda dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Sulut, Termasuk Pemeriksaan Dana Hibah Pemprov ke Sinode GMIM

oleh -812 Dilihat

Sulut — pelopormedia.com — Akademisi Unsrat DR.Maxi Egeten menyatakan dukungan terhadap pemberantasan korupsi termasuk didalamnya pemeriksaan dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode GMIM dengan nilai 16 M.

DR.Maxi yang juga pengurus (POKJA) PKB Sinode GMIM menjelaskan bahwa dana hibah bertujuan untuk mendukung kegiatan organisasi, dan pemeriksaan oleh kepolisian merupakan langkah yang penting guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan dana.

“Jika ada pemeriksaan dana hibah ini oleh pihak kepolisian, sudah sepatutnya kita dukung.

Tujuannya untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan penyalahgunaan, bukan apriori terhadap Polda,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima, media.

Ia juga menegaskan bahwa jemaat penerima hibah tersebut perlu menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna membuktikan transparansi penggunaan dana.

Baca juga  Penjaringan Rektor UNIMA: Dugaan Politik Uang Rp100 Juta Per Suara Mencuat

Egeten mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengaitkan pemeriksaan ini dengan aspek-aspek lain yang berpotensi digunakan sebagai alat kepentingan politik.

“Kita harus objektif dan rasional dalam merespons isu ini,” lanjutnya.

“Pemeriksaan ini hanya menyasar oknum yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan dana, bukan pada pasangan calon (paslon) yang diusung oleh partai.”

Menanggapi pernyataan Steven Kandouw–salah satu tokoh GMIM yang merupakan bakal calon Gubernur dari partai politik–yang menyatakan kesiapannya untuk mundur dari pencalonan jika pemeriksaan ini menyeret GMIM, Egeten menyebut bahwa diskursus ini kurang relevan.

“Beliau diusung oleh partai politik, bukan oleh GMIM, sehingga tidak ada kaitannya langsung antara proses pemeriksaan ini dengan pencalonannya,” kata Egeten.

Baca juga  Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Tekankan agar Satuan Kerja Tingkatkan Tata Kelola Pengaduan Masyarakat

Egeten juga menyatakan bahwa langkah Polda Sulut dalam memeriksa dana hibah sudah sesuai dengan prosedur dan sejalan dengan misi pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Ia meminta agar jangan ada pihak yang membawa-bawa nama GMIM demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

“GMIM ini organisasi yang heterogen, milik semua jemaat yang di dalamnya ada orang-orang cerdas dan objektif,” tegasnya.

Pernyataan Egeten diharapkan dapat membantu menenangkan berbagai pihak dan menjaga agar pemeriksaan dana hibah berjalan dengan transparan di kalangan jemaat GMIM.**(IC)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari Pelopor Media di saluran WHATSAPP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.