Jakarta — pelopormedia.com — Aktivis Ruben Kalalo, S.IK, DR.Maxi Egeten Dosen Fisip (Akademisi), dan Deki Onibala, SH Advokat/Pengacara menyampaikan dukungan penuh mereka kepada Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol. DR. Royke Langi, S.I.K., M.H., atas komitmennya dalam memberantas kasus korupsi di wilayah Sulut. Dukungan ini disampaikan langsung melalui surat kepada KAPOLRI Bapak Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si di Jakarta, untuk turut memohon agar Kapolri tetap memberikan dukungan penuh bagi langkah-langkah tegas yang diambil oleh Kapolda Sulut.
Kami sebagai Forum Masyarakat Peduli Sulawesi Utara yang terhimpun dalam Masyarakat Anti Korupsi dan Anti Mafia Tanah sangat merasa senang dan bangga atas dipercayakannya Bapak Irjen Pol. DR. Royke Langi, S.I.K, MH oleh Bapak KAPOLRI sebagai Kapolda di Sulawesi Utara.
Sebagai anak daerah tentunya merasa bangga karena Bapak Kapolda SULUT saat ini berasal dari putera daerah yang mengetahui persis karakteristik dan budaya orang Sulut yang dikenal sebagai pemberani dan pantang mundur bila ada yang mau mencoba untuk mengacaukan Sulawesi Utara. Kami juga merasa senang karena Bapak Irjen Pol. DR. Royke Langi, S.I.K, MH sebagai Kapolda yang baru di Sulawesi Utara sudah berbuat dengan tindakan nyata dan tegas dalam memanggil semua yang diduga melakukan tindakan korupsi didaerah ini. Sudah ada belasan orang pejabat tinggi di Sulawesi Utara bahkan ada Penjabat Bupati dan Pjs. Walikota yang sudah dipanggil memberikan keterangan di Kantor Polda Sulut.
Dengan adanya tindakan tegas dari Kapolda yang baru tersebut, mendapat mendukung penuh dari berbagai elemen masyarakat Penggiat Anti Korupsi, Masyarakat Adat, Kaum Intelektual, para akademisi, Budayawan, LSM, Tokoh-tokoh agama dan Tokoh-tokoh masyarakat lainnya bahkan mereka memberikan apresiasi berupa rangkaian bunga papan yang didalamnya berisi dukungan terhadap Kapolda dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini juga didukung oleh aksi-aksi demonstrasi sebagai bentuk gerakan moral yang memberi spirit bagi Kapolda Sulut untuk konsisten dalam memberantas korupsi di Sulawesi Utara.
Para pemimpin di Polda sebelumnya tidak berani, kurang tegas atau enggan untuk mengusut dugaan-dugaan korupsi dan mafia tanah di Sulawesi utara karena mungkin tekanan-tekanan politik dari rezim yang berkuasa atau tidak ada keinginan sama sekali untuk melakukan upaya-upaya tersebut sehingga masyarakat berasumsi bahwa terjadi pembiaran dalam penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi di Sulut. Kondisi factual saat ini menunjukan bahwa ada semangat baru dari Polri yang dimotori oleh Kapolda Irjen Pol. Royke Langie, untuk memberantas korupsi sebagaimana juga program Bapak Presiden RI Prabowo Subianto yang termaktub dalam Astacita.
Hal ini tentu membawa harapan baru bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sebelumnya pesimis terhadap pihak polda Sulut yang terkesan diam dan tidak mau mengambil tindakan tegas terhadap pemberantasan korupsi. Dengan adanya kebijakan kapolda sulut untuk memberantas korupsi maka keinginan masyarakat dapat terwujud dan mereka berharap dapat ditindak lanjuti dan dituntaskan sampai korupsi itu bisa dieliminir. Masyarakat memberi respecting yang tinggi terhadap upaya-upaya bapak kapolda tersebut meski sebagian masyarakat berpandangan lain tentang hal ini karena bertepatan dengan momentum pilkada.
Kami sangat mendukung tindakan tegas bapak Kapolda Sulawesi Utara yang telah memanggil Pejabat di Tingkat Propinsi dan Kabupaten Kota, sebagai terduga kasus korupsi dan manipulasi dana daerah lewat bansos dan dana hibah. Kami juga merasa terpanggil untuk mengawal proses hukum bagi para terduga korupsi dengan mendukung langkah berani dari Bapak Kapolda Sulut Irjen DR. Royke Langi, S.I.K, ΜΗ.
Namun demikian upaya tersebut dimaknai oleh sebagian kelompok maupun Partai Politik tertentu yang berasumsi bahwa tindakan Kapolda Sulut tersebut berpotennsi merugikan kepentingan-kepentingan mereka sehinga berupaya membelokan pada sebuah issue bahwa tindakan Kapolda Sulut yang telah memanggil dan memeriksa aparatur birokrasi pemerintah daerah propinsi dan kabupaten kota di SULUT yang telah diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah untuk memberi dukungan kepada paslon yang lain.
Asumsi tersebut dianggap menimbulkan rasa ketakutan dari pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur tertentu di SULUT, sehingga ada gerakan – gerakan dari partai yang mengusung pasangan tersebut dan pandangan bahwa Kapolda dan jajarannya tidak netral dan berpihak pada kepentingan pasangan calon gubernur nomor urut satu yang didukung oleh berbagai partai politik. Dugaan-dugaan seperti itu mungkin ulah dari sebagian kecil oknum dijajaran kepolisian dan bukan secara kelembagaan ataupun arahan langsung baik secara lisan maupun tulisan. Perlu juga dipahami bahwa kalau ada dugaan ketidaknetralan Aparatur Negara dalam kontestasi pilkada maka harusnya dilaporkan ke pihak Bawaslu. Dalam prespektif ini pula Kapolda Sulut yang mewakili lembaga Kepolisian tidak pernah menyampaikan secara terbuka tentang keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur. Oleh sebab itu kami sampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa laporan maupun somasi yang ditujukan kepada Kapolri adalah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menjatuhkan kredibilitas Kapolda Sulut dan jajarannya. Bahkan hal tersebut dipandang menghalang-halangi Polda Sulut dalam rangka penegakan hukum khususnya tindak pidana pemberantasan korupsi. Perlu diketahui bahwa banyak sekali tindakan-tindakan yang mengarah kepada ketidaknetralan birokrasi pemerintah dari tingkat Propinsi sampai ke tingkat Desa di Sulawesi Utara. Dimana patut diduga mereka dikerahkan oleh rezim pemerintah yang berkuasa dan berasal dari partai politik tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami Aliansi Masyarakat Anti
Korupsi, memohon kepada Bapak Kapolri untuk mengkaji dan mencermati dengan bijak semua laporan atau somasi yang dilayangkan dari sebagian warga sulut. Perlu dilihat tingkat kebenaran yang disampaikan sebagaimana fakta- fakta yang terjadi didaerah kami dengan disertai bukti-bukti yang ada.
Kami memohon bapak Kapolri untuk tidak terpengaruh dengan apa yang dilaporkan oleh sebagian masyarakat bahkan kami berharap Bapak kapolri dapat memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Sulut irjen Pol. Royke Langie beserta jajaran dibawahnya untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Sulut.**(IC)
