Sulut — pelopormedia.com — Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sulawesi Utara yang menggelar aksi demo damai di depan Mapolda Sulut dan Kejaksaan Tinggi Sulut, beberapa hari yang lalu, Rabu (11/12) mendapat perhatian luas masyarakat karena sorotan terhadap dugaan pelanggaran serius di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.
Ketua LSM INAKOR Sulut, Rolly Wenas, secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dua kasus yang mencoreng nama baik lembaga pendidikan ternama tersebut, yaitu:
1. Dugaan Kecurangan Seleksi PPDS
Wenas menyoroti adanya ketidakadilan dalam proses penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Seleksi yang tidak transparan memunculkan kecurigaan publik terhadap integritas sistem akademik di Unsrat.
2. Pungutan Liar (Pungli) Wisuda di Fakultas Kedokteran
Kasus pungli dalam pelaksanaan wisuda Fakultas Kedokteran pada 20 Agustus 2024 juga menjadi perhatian utama.
Wenas menilai, tindakan tersebut telah mencoreng dunia pendidikan yang seharusnya bebas dari praktik korupsi.
“Ini bukan hanya soal lembaga pendidikan, tetapi juga soal masa depan generasi muda dan kepercayaan publik terhadap institusi akademik.
Kita mendukung penuh Polda Sulut untuk menindak oknum-oknum yang merusak kepercayaan ini,” tegas Rolly Wenas.
Ia juga menambahkan bahwa langkah tegas terhadap pelaku pelanggaran ini sejalan dengan program 100 hari Kapolri untuk mewujudkan visi “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto, yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi.
Aksi demo damai ini mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Sulawesi Utara untuk bertindak tegas.
Dukungan terhadap Polda dan Kejati Sulut terus mengalir, mengingat pentingnya menjaga integritas lembaga pendidikan di ‘Tanah Nyiur Melambai’ ini.
Kapolda Sulut Sulut diharapkan mampu menunjukkan komitmen mereka dalam menuntaskan kasus ini, sebagai bentuk keberpihakan kepada keadilan dan masa depan pendidikan di Sulut.
Langkah cepat dan tepat akan menjadi bukti bahwa hukum tetap menjadi panglima di negara ini.
Polda Sulut kini memikul tanggung jawab besar untuk mendalami dugaan kasus ini, guna memastikan terciptanya keadilan dan pemberantasan korupsi di sektor pendidikan.
Masyarakat Sulawesi Utara menantikan langkah nyata yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas. IC
