Pohuwato – Pelopormedia.com – Kabupaten Pohuwato kembali menjadi sorotan akibat permasalahan tambang yang seolah tidak pernah selesai. Isu ini menciptakan dilema yang kompleks antara kebutuhan ekonomi masyarakat lokal dan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tambang, yang di satu sisi menjadi sumber penghidupan bagi warga, di sisi lain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak terpulihkan jika dibiarkan tanpa pengawasan.
Ketua LSM Macan Asia Provinsi Gorontalo, Kamarudin Kasim, dalam pernyataannya menegaskan bahwa solusi harus segera diambil. Menurutnya, persoalan tambang di Pohuwato membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“Tambang adalah mata pencaharian banyak orang di Pohuwato, tetapi jika terus dibiarkan tanpa pengaturan, kerusakan lingkungan akan semakin parah. Kita harus mencari solusi yang menguntungkan semua pihak,” ujarnya.
*Dilema Kebijakan: Pro dan Kontra yang Mengemuka*
Permasalahan tambang selalu menjadi polemik yang memicu pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebagian masyarakat mendukung tambang dengan alasan kebutuhan ekonomi. Mereka yang bergantung pada tambang manual atau tradisional menganggap sektor ini sebagai tumpuan hidup di tengah sulitnya mencari pekerjaan lain. Namun, di sisi lain, kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, kerusakan hutan, hingga ancaman terhadap ekosistem di kawasan Panua Nature Reserve menjadi isu serius yang memicu kritik dari aktivis lingkungan dan sejumlah pihak.
Pemerintah daerah berada dalam posisi yang serba salah. Di satu sisi, regulasi seperti pelarangan tambang ilegal (PETI) harus ditegakkan. Namun, di sisi lain, penutupan tambang tanpa alternatif solusi justru dapat memicu konflik sosial. “Jika kita hanya menegakkan aturan tanpa solusi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tambang, ini akan menjadi bom waktu,” tambah Kamarudin.
*Solusi Terpadu: Sinergi Regulasi dan Pemberdayaan Masyarakat*
Dibutuhkan langkah nyata dari pemerintah daerah, termasuk sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat, untuk menyelesaikan persoalan tambang di Pohuwato. Solusi yang diusulkan Kamarudin Kasim meliputi:
*_1. Pemberdayaan Masyarakat Lokal_*
Pemerintah harus menyediakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada tambang. Pelatihan keterampilan, pengembangan sektor UMKM, serta investasi di sektor pertanian dan perikanan dapat menjadi pilihan.
*_2. Reklamasi dan Pemulihan Lingkungan_*
Perusahaan tambang yang beroperasi wajib menjalankan tanggung jawab reklamasi sesuai peraturan. Pemerintah juga perlu menggandeng LSM dan akademisi untuk memulihkan lahan-lahan kritis akibat aktivitas tambang.
*_3. Penerapan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat)_*
Penetapan WPR yang legal dan terkontrol dapat menjadi solusi agar masyarakat tetap bisa menambang dengan aturan yang jelas tanpa merusak lingkungan.
*_4. Pengawasan dan Penegakan Hukum_*
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk menindak tegas pelaku yang menggunakan alat berat tanpa izin.
*_5. Dialog dan Musyawarah dengan Masyarakat_*
Setiap kebijakan yang diambil harus melalui dialog dengan masyarakat, khususnya yang terdampak. Pendekatan persuasif akan lebih efektif dibandingkan pendekatan represif.
*Menjaga Harmoni Ekonomi dan Ekologi*
Permasalahan tambang di Pohuwato adalah cerminan konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Seperti yang disampaikan Kamarudin Kasim, “Ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Pohuwato. Kita harus berani mengambil langkah yang bijak demi generasi mendatang.”
Melalui solusi terpadu, harapannya konflik dapat diminimalisasi dan harmoni antara ekonomi dan ekologi di Pohuwato dapat tercapai. Sebuah langkah kecil hari ini, jika dilakukan dengan komitmen kuat, akan menjadi fondasi besar untuk masa depan yang lebih baik. (Red)
