Bolmong – pelopormedia.com || Ketua Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Bolaang Mongondow, Tonny Roland Datu, menegaskan keseriusannya dalam menangani maraknya tambang ilegal di wilayah Bolmong. Hal ini disampaikannya dalam pernyataan kepada media pada Minggu (9/3/2025).
Menurut Tonny, aktivitas pertambangan ilegal yang semakin merajalela di sejumlah wilayah, seperti Perkebunan Oboi, Kecamatan Dumoga, serta daerah lain seperti Bakan dan Tanoyan, telah menimbulkan dampak negatif yang besar. Selain merugikan negara karena tidak memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tambang ilegal juga menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lahan yang berpotensi menghancurkan masa depan generasi mendatang.
“Tambang ilegal harus dibersihkan dari tanah Totabuan. Jika dibiarkan, tidak ada lagi yang bisa kita banggakan untuk anak cucu kita,” tegas Tonny.
DPD JPKP Bolmong juga menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dampak buruk aktivitas pertambangan ilegal. Oleh karena itu, pihaknya berencana berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) JPKP Provinsi Sulawesi Utara untuk melaporkan persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Tonny menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi mafia tambang yang berkeliaran di Bolmong. Ia juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah, provinsi, serta pemerintah pusat dalam menegakkan aturan dan menertibkan pertambangan ilegal.
“Tidak ada toleransi bagi tambang ilegal. Kami akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan program Astacita Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
Langkah tegas DPD JPKP Bolmong ini diharapkan dapat menjadi awal dari upaya lebih besar dalam memberantas tambang ilegal di wilayah Bolaang Mongondow Raya.**(Onal)
