Boalemo – pelopormedia.com ||Kepercayaan publik terhadap DPRD Boalemo periode 2019–2024 tengah berada di titik nadir setelah mencuatnya dugaan kasus korupsi berjemaah dalam pelaksanaan perjalanan dinas (Perjadis). Gedung parlemen yang selama ini diyakini sebagai tempat terhormat bagi suara rakyat, kini dipandang sebagai simbol kegagalan moral dan pengkhianatan terhadap amanah konstituen.
Sejumlah nama anggota dewan disebut-sebut terlibat dalam dugaan rasuah yang merugikan keuangan daerah. Kasus ini sontak menggemparkan masyarakat Boalemo, yang selama ini masih menyisakan harapan terhadap lembaga legislatif sebagai benteng terakhir pengawasan pemerintah daerah.
Gedung DPRD Boalemo kini ibarat tenggelam dalam kabut gelap. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi penghancuran kepercayaan rakyat secara sistematis,” tegas Anton Adjami, salah satu tokoh masyarakat yang dikenal vokal dalam isu-isu anti korupsi.
Hak imunitas yang selama ini melekat pada anggota dewan dinilai bukan lagi sebagai pelindung fungsi pengawasan, melainkan menjadi tameng untuk menghindari jeratan hukum. Namun dalam kasus ini, masyarakat menegaskan bahwa tidak ada kekebalan bagi pelaku korupsi.
Masyarakat juga menaruh harapan besar kepada Kejaksaan Negeri Boalemo, khususnya kepada Kepala Kejari yang baru dilantik. Lembaga Adhyaksa diminta untuk segera mempercepat proses penyelidikan dan tidak ragu membawa kasus ini ke meja hijau.
Tak hanya kasus Perjadis DPRD, sorotan publik kini juga tertuju pada:
Dugaan penyelewengan di Koperasi KORPRI Boalemo,
Ketidakjelasan pengelolaan anggaran pembangunan Pasar Dulupi,
Serta laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa di beberapa wilayah.
Rakyat Boalemo meminta seluruh kasus ini disatukan dalam agenda besar pemberantasan korupsi daerah. “Sekalipun langit runtuh, hukum tetap ditegakkan,” tegas Anton Adjami. “Rakyat sudah cukup bersabar. Kini saatnya keadilan berbicara, dan mereka yang bersalah harus mempertanggungjawabkan di depan hukum, tanpa pandang bulu.
Langkah tegas dan cepat dari Kejari Boalemo akan menjadi ujian integritas penegak hukum di daerah. Masyarakat menanti: apakah hukum hanya tajam ke bawah, atau benar-benar adil ke segala arah (A.Panigoro)
