Proyek Infrastruktur Penanganan Jalan Pakuweru- – Sapa : Dugaan Korupsi dan Kualitas Kerja yang Buruk

by -3821 Views

Minahasa Selatan Pelopormedia.com || Proyek pemerintah kabupaten Minahasa Selatan tahun 2023, yang dikerjakan PT.Kamangta Waya, kini tengah menjadi sorotan tajam. Dengan nilai mencapai Rp.12.755.746.000, proyek penanganan Long Segmen Jalan Pakuweru-Sapa diduga mengalami berbagai permasalahan serius.

Masyarakat setempat menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kualitas pekerjaan jalan yang diduga hanya asal jadi. Nicky Mawuntu, salah satu warga yang diwawancara oleh media, mengungkapkan bahwa pekerjaan beton kurus tampaknya tidak sesuai dengan elevasi yang seharusnya mengarah ke saluran air kenyataannya ke badan jalan Selain itu, kualitas aspal juga menjadi sorotan dengan dugaan bahwa aspal yang digunakan suhu nya tidak sesuai

Baca juga  Konser Batal Dilaksanakan, Uang Tiket Masyarakat Tidak Dikembalikan Diduga Pihak Pasar Malam Dan Sponsor Rokok Glory Tipu Warga Minsel

Tidak hanya masalah kualitas, proyek ini juga dikritik karena keterlambatan yang signifikan. Waktu pekerjaan yang sudah melewati masa kontrak menjadi pertanda bahwa PT.Kamangta Waya mungkin tidak mematuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Kondisi aspal yang berpori, insert warga masyarakat

Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat jembatan yang belum dikerjakan dengan progres pekerjaan yang diduga baru mencapai 75%. Dengan penambahan waktu sesuai undang-undang dan Perpres yang hampir berakhir, kekhawatiran terhadap kelanjutan proyek ini semakin memuncak.

Seluruh kejadian ini memunculkan indikasi korupsi dan persekongkolan sejak awal pelaksanaan proyek. Masyarakat merasa bahwa tindakan melawan hukum sudah terlihat sejak pelaksanaan proyek dimulai. Nicky menegaskan bahwa hal ini harus ditindaklanjuti secara serius untuk menjaga integritas proyek dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat.jelasnya

Baca juga  Terkait Isu Galian C, Pihak Pengelola Sebut Tanggung Jawab Pembersihan Jalan Serta Pajak Sudah di Lakukan

Dengan demikian, proyek infrastruktur di Minahasa Selatan tidak hanya menciptakan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang perlunya reformasi dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah agar dapat menghindari kejadian serupa di masa depan.**(IC)