Sulawesi Utara – Pelopormedia.com.||Di tengah dinamika politik yang semakin menghangat menjelang tahun politik dan suksesi kepala daerah, Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi saksi perdebatan sengit seputar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Aktivis masyarakat, Lemos Larumpa, telah menyoroti isu ini dengan tajam.
APBD 2023 Kabupaten Kepulauan Talaud sudah mendapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, kendati sudah melewati batas waktu 15 hari sesuai aturan, rekomendasi dari Gubernur untuk APBD tersebut belum juga diterbitkan. Menurut Larumpa, hal ini sebagai upaya untuk mengulur waktu agar pelaksanaan APBD tidak mencukupi, dan ini dapat mengganggu kepentingan masyarakat.
Isu ini makin menjadi sorotan karena dinilai memiliki latar belakang politik yang kuat. Sebagai contoh, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang seharusnya turut serta dalam sidang paripurna tidak hadir. Mereka malah menyampaikan sikap dan pandangan fraksi kepada Pemerintah Provinsi dan Gubernur selaku Pimpinan Partai, yang juga berasal dari PDI Perjuangan.
Larumpa dan banyak masyarakat menilai bahwa pemain politik tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk menindas yang lemah dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Terlebih lagi, dengan adanya agenda pilkada yang akan datang, masyarakat Talaud khawatir kepentingan politik praktis akan mendominasi atas kepentingan kesejahteraan rakyat.
Rakyat Sulawesi Utara (SULUT) dan sekitarnya memantau perkembangan ini dengan cermat. Mereka mengingat episode ketika Elly Engelbert Lasut terpilih dan kemudian menolak melantik, menghubungkannya dengan proses pembahasan APBD yang sekarang terus terhambat. Masyarakat Sulut kini semakin cerdas dalam menilai dinamika politik di daerah mereka.
Dalam situasi seperti ini, kita berharap agar Gubernur dan para pemangku kebijakan dapat bertindak secara bijaksana dan memprioritaskan kepentingan hajat hidup orang banyak. Keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Semoga permasalahan ini segera mendapatkan solusi yang tepat dan mampu menjaga keharmonisan politik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud.**(IC)