Bolaang Mongondow – pelopormedia.com – Kasus pengadaan bibit bawang merah oleh Dinas Pertanian Bolmong tahun 2019 kini menjadi sorotan tajam, dengan dugaan serius terkait korupsi dan pemindahan bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat Bolmong yang berpindah peruntukan ke Kota Kotamobagu
Dari Informasi yang di rangkum media kejaksaan negeri Kotamobagu mengungkap adanya indikasi pelanggaran dan penyimpangan dalam proses distribusi bantuan bawang merah
Dalam laporan tersebut, bibit bawang merah yang seharusnya menjadi andalan petani lokal Bolmong diduga dialihkan ke Kota Kotamobagu. Pihak kejaksaan negeri Kotamobagu diduga telah menerima laporan terkait kasus ini, namun ada dugaan bahwa penyelidikan tersebut dihentikan
Menanggapi dugaan adanya permainan kasus oleh beberapa oknum terkait pengadaan bibit bawang merah maka aktivis anti korupsi KIN PROJAMIN Matius Ratulangi meminta kejaksaan untuk membuka kembali kasus pengadaan bibit bawang merah tersebut agar jelas untuk diketahui publik
” Kami akan menyurat resmi kepada kejaksaan negeri Kotamobagu terkait penanganan kasus tersebut, mempertanyakan kenapa sampai dihentikan,kami juga akan memberikan Novum atau alat bukti baru ” ucapnya
Konfirmasi yang dilakukan awak media,kepada Kepala Dinas Pertanian Bolmong Raymond Ratu memberikan tanggapan yang terbilang meremehkan. “Oh… tidak begitu. Sudah ada hasil audit rinci kejaksaan bersama Tim APIP dan hasilnya sudah ada,” ucapnya lalu mengirimkan foto sebuah surat terkait kasus tersebut
Lebih lanjut, kepala dinas mengarahkan pertanyaan terkait laporan audit rinci ke Inspektorat. “Tanya di Inspektorat karena laporan audit rinci Tim kejaksaan bersama APIP dilaporkan ke Bupati,” tambahnya.
Masyarakat Bolmong merasa kecewa dan mempertanyakan transparansi serta akuntabilitas pemerintah setempat terkait pengelolaan bantuan tersebut. Dengan adanya dugaan penutupan kasus, muncul kekhawatiran akan potensi ketidakadilan dan kurangnya pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik.
Pihak Inspektorat diharapkan dapat memberikan penjelasan yang memadai terkait laporan audit rinci tersebut. Kasus ini menjadi sorotan masyarakat sebagai cerminan pentingnya tata kelola dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, terutama dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.**(IC)
