Mitra – Pelopormedia.com – Kabupaten Minahasa Tenggara, daerah yang seharusnya menjadi tempat kedamaian dan keberlanjutan, kini terguncang oleh kontroversi yang mengguncang hati nurani. Desa Buku Utara Kecamatan Belang menjadi saksi bisu dari ketidakadilan yang terjadi di dalamnya, ketika empat warga yang seharusnya menerima bantuan sosial berupa beras, tiba-tiba dicabut haknya secara misterius.
Melalui sebuah rekaman suara yang didapat oleh pelopormedia.com, terungkap bahwa alasan di balik penolakan Bansos bagi keempat warga ini adalah karena mereka dianggap tidak lagi sejalan dengan partai penguasa.
Wakil Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dari fraksi Partai Golkar, Tony Hendrik Lasut, dengan berani mengungkapkan bahwa keputusan ini merupakan bentuk politisasi yang merugikan rakyat.
“Dengan tegas Tony Lasut meminta PJ Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Sorongan, untuk dicopot, bersama Kepala Desa Buku Utara karena telah mempolitisasi bantuan beras kepada masyarakat,” demikian terangnya.
Bukan hanya itu, Tony juga mengungkapkan bahwa hal ini melanggar komitmen yang telah disepakati, termasuk dalam penetapan APBD 2024. Fraksi Golkar sebelumnya telah menyarankan agar bantuan sosial diberikan setelah pemilu, namun hal ini terbantahkan dengan penyaluran Bansos yang terjadi satu minggu sebelum pemilu.
Tindakan ini mencoreng nama baik Pj Bupati yang seharusnya bertindak sebagai pemimpin yang netral, adil dan peduli terhadap kebutuhan rakyatnya. Sikapnya yang menindaklanjuti usulan fraksi Partai Golkar dengan seenaknya, tanpa memperdulikan konsekuensi terhadap warga yang membutuhkan, merupakan penghinaan terhadap demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara tertekan oleh keputusan yang tidak adil, di mana kebutuhan dasar rakyat dijadikan alat untuk kepentingan politik sempit. Tindakan ini tidak hanya merugikan empat warga yang terkena dampaknya, tetapi juga mencoreng martabat daerah ini di mata publik. Masyarakat pun dihadapkan pada pertanyaan besar: apakah Demokrasi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat, kini telah menjadi sandiwara politik semata?
Pejabat bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Ronald Sorongan saat dikonfirmasi perihal penyaluran Batuan Sosial (Bansos) yang diduga bermasalah lewat pesan what’s app di nomor 0852 9818 XXXX tidak merespon.** (red)
