Foto,Facebook BPJN
Talaud – pelopormedia.com || Kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten terluar Indonesia yang terletak di provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Kabupaten ini terdiri dari 19 kecamatan dan memiliki tiga pulau utama, yaitu Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, dan Pulau Kabaruan.Pada September 2023, Bupati Kepulauan Talaud menerima penghargaan Daerah 3T.
Kementerian PUPR melakukan berbagai pembangunan di Kepulauan Talaud, termasuk pembangunan jalan lingkar jembatan gantung, prasarana air bersih, dan sanitasi.
Panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 199 kilometer, yaitu sepanjang Jalan Lingkar Talaud. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan seluruh jalan lingkar ini sudah beraspal dengan tingkat kemantapan 97 persen.
Menurut mantan Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio dikutip dari laman Manado Post.id ada 12 jembatan yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui BPJN Sulut di Kepulauan Talaud pada tahun berjalan.
“Tahun 2023 kami menangani 12 jembatan di Talaud. Pertama ada dua paket pekerjaan yaitu Penggantian jembatan Panding cs jumlahnya 6 jembatan ditambah 1 yaitu Penggantian Jembatan Ambia jadi totalnya 7 Serta paket preservasi jalan Beo-Essang-Rainis yang didalamnya ada pergantian 5 jembatan Jadi total keseluruhan ada 12 jembatan yang akan dibangun di Talaud ”
Hendro Satrio menyebutkan bahwa 7 dari 12 jembatan tersebut akan tuntas di Tahun 2023.
“Jembatan Ambia dan Panding CS sementara dikerjakan. Keduanya merupakan proyek single year atau setahun anggaran sehingga harus tuntas di akhir tahun. Sedangkan untuk lima jembatan di ruas Essang Rainis itu multiyears hingga 2024 mendatang. Karena satu dengan paket pekerjaan preservasi ruas jalan Essang-Rainis ”
Namun uang miliaran rupiah dari APBN yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui BPJN Sulut diduga menguap karena dari data LPSE tercatat dari tahun 2017 hingga 2024 ratusan miliar uang negara habis terpakai untuk pembangunan jalan dan jembatan di kepulauan Talaud
Tetapi diduga kualitas mutu pekerjaan tidak seperti yang di isyaratkan dalam kontrak kerja,metode pengaspalan yang tidak sesuai spesifikasi terlihat pada setiap hasil akhir pekerjaan,setiap tahunnya pasti ada anggaran preservasi jalan yang di plot di Talaud, menjadi suatu pertanyaan berapa lama sebenarnya umur jalan ?
Dugaan Kebocoran anggaran pun menyeruak LSM anti Korupsi RAKO dan KIBAR mempertanyakan fungsi pengawasan yang melekat pada pihak BPJN sepertinya ada pembiaran, dugaan kongkalikong antara PPK dan kontraktor sangat kental dalam pelaksanaan pekerjaan di Talaud, jelas mereka
Koordinator investigasi DPP KIBAR Alfrets Ingkiriwang kepada media menjelaskan bahwa kondisi infrastruktur jalan di kabupaten Talaud khususnya jalan Nasional sangat buruk, pihak kontraktor diduga dengan sengaja memakai material lokal yang kualitasnya dibawah standart yang mengakibatkan kerusakan pada jalan
Bahkan dari hasil monitoring dan evaluasi mendapatkan pada beberapa STA pekerjaan yang dikerjakan oleh PT AKAS dan PT Marga tahun 2024 ketebalan aspal terindikasi kekurangan volume bahkan kami sempat memergoki saat pengaspalan dilakukan dalam kondisi cuaca hujan deras, jelas Ingkiriwang
Terpisah ketua LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO) Harianto Nanga mengatakan akan melayangkan surat permohonan informasi publik terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kepulauan Talaud agar dugaan ini jadi terang benderang dan tidak menjadi fitnah jangan sampai selama ini pemberitaan terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Talaud hanya sebuah pencitraan dari para oknum Kepala balai,Kasatker dan PPK
Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait,masyarakat menyoroti pengelolaan anggaran yang dilakukan pihak pelaksana dan berharap ada konsekuensi hukum terkait hal ini.**(red)
