Proyek Breakwater Tumumpa DKP Sulawesi Utara Diduga Belum Memenuhi Standar Mutu

oleh -3185 Dilihat

Manado,Pelopormedia.com || Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara tahun 2022 yang dikerjakan oleh PT Adalle Cipta Bersama dengan anggaran APBD sebesar Rp.8.5 Miliar diduga tidak sesuai spesifikasi teknis atau seperti yang diisyaratkan dalam kontrak kerja

Informasi masyarakat yang diterima media pada Sabtu,( 5/3/2023 ) bahwa proyek Pengaman Pantai/Penahan gelombang yang mana pada item pekerjaan utama peletakan cor kubus yang berukuran 1X1 mtr dengan panjang kurang lebih 65 mtr dan lebar 10 meter peletakannya tidak beraturan

Hasil penelusuran media dari informasi tersebut mendapatkan pekerjaan pemasangan kubus beton diduga tidak di ukur kembali (utiset) sehingga peletakannya tidak rapih begitu juga dengan pemasangan geotekstil yang diduga tidak rata

Baca juga  Kolegium Kesehatan Indonesia: Independensi Profesi Kedokteran Indonesia di Ambang Kehancuran

Peletakan batu untuk struktur bangunan lapis pertama yang harusnya memiliki berat berbeda dengan lapis kedua namun dilapangan terlihat di campur aduk

Dari hasil konfirmasi media kepada kepala dinas kelautan ibu Tineke Adam,mengatakan “Pekerjaan tersebut sudah selesai dan sudah sesuai karena sudah di periksa oleh berbagai pihak yang terkait dari APIP kalaupun ada kerusakan, akan ada pemeliharaan dan akan di perbaiki” tandas kadis kelautan.

Ketua DPP PAMI Perjuangan Maykel R. Tielung SH saat dimintai tanggapan terkait hal ini menjelaskan bahwa melihat hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor diduga sudah ada indikasi merugikan negara karena menyangkut standar mutu pekerjaan yang jika dilihat bangunan tersebut tidak akan bertahan lama,walaupun ada masa pemeliharaan namun dugaan kesalahan ada pada pekerjaan utama bukan pekerjaan penunjang dan pengalaman saya tidak ada kontraktor yang ingin memulai kembali pekerjaan dari awal,tuturnya

Baca juga  Oknum Rio Di Duga Pemasok Solar Ilegal Di Lahan Pertambangan Desa Lanut, APH Jangan Diam !!

Tielung menambahkan faktor pengawasan adalah hal penting yang harus dilakukan pada setiap pekerjaan apalagi yang memakai uang negara dalam hal ini saya melihat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait,sebelum masuk ke ranah hukum kami akan melakukan investigasi mendalam terkait temuan ini,tutupnya.. (tim)

 

Yuk! baca berita menarik lainnya dari Pelopor Media di saluran WHATSAPP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.