Sulut — Aktivis anti-korupsi, Deddy Loing, kembali menyoroti penggunaan anggaran hibah tahun 2022 yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara.
Loing mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran hibah senilai Rp24,8 miliar yang direalisasikan sebesar Rp18,7 miliar.
Menurutnya, perbedaan antara alokasi dan realisasi dana tersebut perlu dijelaskan secara rinci oleh pihak terkait.
Biro Kesejahteraan Rakyat, yang dipimpin oleh oknum FK alias Fereydy yang saat ini mengemban tugas sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tomohon, belum memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran tersebut.
Deddy Loing menyoroti bahwa sisa anggaran yang tidak terealisasi harus dikembalikan ke kas negara, dan jika tidak, maka dapat menimbulkan dugaan penyimpangan.
“Anggaran sebesar itu realisasinya bagaimana? Dan apakah sisa anggaran sudah dikembalikan? Jika tidak ada transparansi, aparat penegak hukum perlu melakukan investigasi lebih lanjut karena bisa saja ada penyimpangan atau penyelewengan,” tegas Loing.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan di tengah meningkatnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada November mendatang.
Menurut Loing, integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas utama, khususnya bagi pejabat publik yang sedang menjabat sementara dalam masa transisi politik.
Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait bahkan Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp dengan nomor 0813566XXXXX sejauh ini belum ada tanggapan dari FK alias Fereydy .**(red)
