Bolmong,pelopormedia.com || Kepala divisi investigasi Dewan Pimpinan Daerah Bolmong Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Ronal Ponamon dengan tegas meminta menteri Basuki agar melakukan supervisi,menilai kinerja kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulut Hendro Satrio ST.MT dan PPK 2.1 Steven Dotulong ST
Hal ini disampaikan berdasarkan hasil investigasi JPKP di lapangan terkait keseluruhan kinerja PPK 2.1 di lapangan yang sering menuai kritikan serta keluhan dari masyarakat Bolaang Mongondow seperti pada pekerjaan jalan yang berlokasi didesa Pindol akses jalan masuk ke bendungan Lolak
Seperti diketahui jalan tersebut sempat dilalui oleh presiden Jokowi saat meresmikan bendungan Lolak namun dibalik megahnya bendungan Lolak tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai,ujar Ponamon
” Kami mendapati adanya pekerjaan Minor pembuatan rabat beton bahu jalan serta susunan batu yang diduga tidak sesuai spesifikasi atau apa yang diisyaratkan dalam perjanjian kontrak sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan ”
Pekerjaan Rabat beton serta pasangan batu tersebut diduga Mark up dan ‘maling volume’ termasuk adukan semen-pasir dan ketebalan pasangan batu,tambah Ponamon, Kamis (15/8/2024)
Selain meminta agar dilakukan Supervisi JPKP juga berencana melaporkan beberapa temuan terkait pekerjaan BPJN di daerah Bolmong yang diduga berbau korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui ketua umum
” Hemat kami proyek proyek tersebut masuk ranah KPK karena ada indikasi keterlibatan pejabat negara serta unsur melawan hukum yang sudah terpenuhi ”
PPK 2.1 Steven Dotulong ST. saat dikonfirmasi terkait temuan ini melalui chatingan what’s app di nomor 0823 9350 XXXX membalas bahwa “yang bahu jalan sudah disampaikan ke PJ nya dan akang di perbaiki “jawabnya singkat.**(red)
