Jakarta- Pelopormedia.com || Lembaga Swadaya Masyarakat Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan, (PAMI-P) mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera menelusuri pekerjaan proyek strategis Nasional di Provinsi Gorontalo yakni Pembangunan Bendungan Bulango Ulu.
Kuat dugaan, mega proyek tersebut dilaksanakan tidak sesuai petunjuk teknis, RAB, hingga ada indikasi kongkalikong antara pihak Kementerian PU PR Ditjen SDA, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II dan pihak Kontraktor Pelaksana.
Proyek yang dilaksanakan multi years dan berbandrol 2.2 Triliun Rupiah tersebut disinyalir banyak penyimpangan dari perencanaan, pembebasan lahan hingga pekerjaannya.
Kedati sudah ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo bulan April silam, PAMI Perjuangan menuding, target penyelesaian bulan oktober 2024 itu akan meleset dan rentan dengan aroma korupsi.
“Kami menerima laporan langsung dari masyarakat dan investigasi di lapangan, proyek tersebut sulit akan selesai sesuai rencana. Mudah-mudahan sesuai target. Kalau tidak ini akan menjadi beban ke Pemerintah berikutnya,” Ujar Maykel R Tielung, SE SH MH selaku Ketua DPP PAMI Perjuangan kepada Wartawan , Jumat (7/6/2024).
Pihaknya bahkan menduga ada perbuatan korupsi pada pelaksanaan proyek strategis Nasional tersebut. “Kami menduga kuat ada tindakan korupsi terkait pelaksanaan proyek tersebut. Ini harus ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum. Data dan laporan resmi akan kami sampaikan langsung,” ujar Tielung yang juga seorang Advokat.
Bahkan menurutnya, pihak kementerian saat Presiden meninjau proyek tersebut hanya lip service. “Jangan ketika ada Presiden pihak Balai dan Direktorat pada Kementerian hanya lip service nah semacam surga telinga. Bicara asal bapak senang. Padahal ada kongkalikong didalam,” ujarnya.
Terkait hal ini, Tielung menjelaskan pihaknya akan langsung ke APH tingkat pusat. “Tentu ke Kejagung, Mabes Polri hingga KPK,” tadasnya.
Pembangunan Bendungan Bulango Ulu dikerjakan dalam dua paket konstruksi, yakni Paket I dilaksanakan oleh kontraktor PT Hutama Karya-PT Basuki Rahmanta Putra, PT Bina Nusa Lestari (KSO) dan Paket II oleh PT Brantas Abipraya-PT Bumi Karsa, dan PT Istaka Karya (KSO).
Proyek yang ditargetkan selesai Oktober 2024 mendatang, yang digarap melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Basuki Rahmanta Putra dan PT Bina Nusa Lestari (KSO HK-BRP-BNL) dengan porsi Hutama Karya 70%, BRP 15% dan BNL 15%.
Dalam proyek ini, Hutama Karya menggarap beberapa pekerjaan mulai dari persiapan, pembangunan jalan akses bendungan dan jembatan, bendungan utama hingga pembersihan pasca proyek.
Sementara, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, Parlinggoman Simanungkalit,S.T,MPSDA belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. (Red)
