Bolmong, pelopormedia.com — Ribuan petani Nilam di Sulawesi Utara kini menghadapi tekanan berat akibat ulah tengkulak yang menekan harga minyak Nilam jauh di bawah standar pasar. Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), harga jual minyak Nilam yang dibeli tengkulak hanya berkisar Rp500.000 hingga Rp600.000 per kilogram, sementara harga normal di tingkat eksportir tetap berada pada kisaran Rp1,2 juta hingga Rp1,3 juta per kilogram.
Kondisi ini membuat petani menderita kerugian besar, sebab proses budidaya Nilam membutuhkan waktu hingga enam bulan dengan biaya produksi yang tidak sedikit.
“Sakit rasanya, ketika harus menerima kenyataan bahwa tengkulak bebas menekan petani di depan mata pemerintah. Kami merasa dibiarkan berjuang sendiri tanpa perlindungan apa pun,” keluh Jacko Monigir, seorang petani Nilam di Poigar, Bolmong, Kamis (1/5/2025).
Jacko menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam mengintervensi harga pokok penjualan (HPP) minyak Nilam, meskipun komoditas ini berpotensi besar menyumbang devisa negara sebagai produk ekspor unggulan. Ia menyebut pemerintah seolah menyerah pada mekanisme pasar yang telah dimanipulasi tengkulak demi keuntungan besar.
Penelusuran redaksi menunjukkan bahwa permainan harga ini murni dilakukan oleh para tengkulak. Salah satu eksportir minyak Nilam mengonfirmasi bahwa harga di pasar nasional tetap stabil.
“Saya sudah cek di Kotamobagu, Jakarta, dan Medan. Tidak ada penurunan harga di tingkat perusahaan. Yang menekan harga adalah tengkulak yang ingin cepat kaya tanpa peduli nasib petani. Ini terjadi karena tidak ada strategi pemerintah yang melindungi petani Nilam di Sulut,” ujarnya.
Kondisi ini turut menjadi perhatian Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Ayip Said Abdullah. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi ketika harga komoditas jatuh di bawah HPP.
“Jika harga jatuh, negara harus hadir. Kalau dibiarkan, petani bisa berhenti mengelola lahan dan kita kehilangan sumber produksi penting,” ujar Ayip dalam dialog bersama Pro 3 RRI, Sabtu (25/5/2024) lalu.
Sementara itu, pegiat pertanian Nilam AH Tawi menyampaikan kritik keras terhadap gaya komunikasi pemerintah yang dinilai hanya pencitraan tanpa aksi nyata.
“Terlalu banyak omon-omon di media. Yang dibutuhkan petani adalah kebijakan nyata yang melindungi mereka dari pemerasan tengkulak. Jangan biarkan rakyat dijajah di negeri sendiri,” tegasnya.
Para petani dan pegiat pertanian kini mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera menetapkan harga dasar minyak Nilam serta membentuk lembaga penyangga harga guna mencegah praktik curang yang merugikan petani lokal.**(red)
